PILKADES (Dinamika Politik Lokal Desa)

PILKADES (Dinamika Politik Lokal Desa)

Kali ini tulisan membahas persoalan politik lokal desa dimana PILKADES sebagai media yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan tatanan sosial yang demokratis. Banyak yang beranggapan bahwa demokrasi hanyalah sebuah pepesan kosong dan sesuatu yang sangat utopis. Tetapi bagaimanapun juga, proses-proses politik tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Maka dalam hal ini, sangat penting untuk mengangkat tema PILKADES dalam konteks mewujudkan demokratisasi desa.

Dalam kondisi yang serba pragmatis ini, banyak masyarakat yang apatis terhadap proses-proses politik terlebih politik praktis. Padahal disadari ataupun tidak disadari, hampir di setiap sendi kehidupan manusia, tidak lepas dari persoalan politik. Ketika butuh biaya untuk membeli semua barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, butuh biaya untuk sekolah, butuh biaya untuk berobat ke dokter, butuh pekerjaan agar dapat penghidupan yang layak, butuh biaya untuk membangun rumah, dan lain sebagainya, semuanya tidak lepas dari proses-proses politik. Darimana logika bahwa kehidupan sehari-hari bisa berkorelasi dengan proses-proses politik? Baiklah sekarang kita lihat secara sekilas.

Untuk memenuhi semua kebutuhan seperti diatas tadi, bukankah manusia pasti akan berpikir berapa uang yang dimilikinya, sanggup ataukah tidak memenuhi semua kebutuhan tadi? Lalu bagaimana biaya pendidikan, biaya kesehatan bisa menjadi begitu mahal, dll, semua harga-harga menjadi mahal? Kita ambil salah satu contoh di bidang kesehatan saja. Darimana biaya kesehatan bisa menjadi mahal, bukankah itu semua dari faktor kebijakan yang ditelorkan? Lebih lanjut lagi, darimana asalnya kebijakan tadi kalau bukan dari institusi pengambil kebijakan? Lalu, siapa saja orang-orang yang duduk dalam institusi pengambil kebijakan tadi? Bukankah dalam menentukan orang-orang yang duduk dalam institusi pengambil kebijakan melalui proses-proses politik (mulai dari pilpres, pileg, pilkada)? Seandaiya semua biaya kesehatan gratis, bukankah masyarakat tidak perlu lagi kesulitan memikirkan biaya untuk berobat ke rumah sakit? Pada saat semua biaya pendidikan gratis, bukankah masyarakat tidak lagi kebingungan untuk mencari biaya sekolah untuk anak-anaknya? Biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya kehidupan sehari-hari, bukankah itu semua tidak lepas dari kebijakan yang ada? Dan bukankah semua kebijakan yang ada, tidak lepas dari siapa yang memimpinnya? Dari sekilas gambaran yang ada, kiranya sudah dapat menunjukkan bahwa proses-proses politik sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Demikian pula halnya dengan PILKADES, akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa selama enam tahun kedepan. Maka kita tidak boleh apatis terhadap proses politik yang ada di desa terlebih PILKADES, dan ikut memberikan kontribusi dalam memilih calon kepala desa visioner. Saat kita apatis dalam proses-proses politik, maka sebenarnya kita sedang menyerahkan nasib kita kepada orang lain. Untuk itu, mari kita berikan kontribusi untuk mewujudkan demokratisasi desa yang didengung-dengungkan selama ini.

Selanjutnya, saat sudah menentukan sikap bahwa kita akan berkontribusi dalam proses-proses politik di desa, pertanyaan selanjutnya adalah calon seperti apa yang akan dipilih? Ini yang membutuhkan kejernihan akal sehat sehingga pilihan kita tidak salah. Siapapun pilihannya, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih siapa calon yang tepat untuk memimpin desa, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.          Memilih orang yang baik diantara yang buruk

Kriteria mencari dan memilih orang baik, secara kualitatif memang kurang terukur, karena kita akan kesulitan untuk menentukan siapa orang yang dianggap baik. Kita akan kesulitan menentukan orang yang baik, amanah, jujur, berintegritas, punya loyalitas dan totalitas terhadap kemajuan desa. Tetapi secara kuantitatif, kita dapat menentukan kriteria orang yang baik dilihat dari rekam jejak hidupnya jauh-jauh sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sebagai misal, apakah pernah tersangkut masalah hukum, apakah calon pernah tersangkut masalah narkoba, apakah pernah terlibat dalam organisasi terlarang, apakah pernah ada kasus korupsi, penyimpangan dana, apakah pernah bermasalah dengan masyarakat sekitarnya, bagaimana relasi sosial yang dibangun di wilayah desanya (apakah dianggap baik atau tidak oleh masyarakat setempat), apakah terlibat aktif dalam organisasi di desa dan tidak pernah ada masalah dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang baik dan merupakan pilihan yang tepat sebagai calon kepala desa. Operasi Tangkap Tangan kepada Kepala Daerah oleh KPK di beberapa daerah dan kasus penyelewengan dana desa oleh kepala desa adalah referensi bahwa memilih orang yang baik adalah kunci terbangunnya demokratisasi di desa.

2.          Memiliki program yang visioner namun realitis

Setelah ada gambaran beberapa orang calon yang dianggap baik, maka perlu dilihat visi misi dan juga programnya. Visi dan misi calon kepala desa sangat penting untuk dipahami. Banyak orang yang sibuk memikirkan berbagai cara untuk menang dalam pemilihan kepala desa, tetapi hanya sedikit orang yang sibuk memikirkan bagaimana setelah menjadi kepala desa. Sehingga tidak aneh jika banyak kepala desa, setelah dilantik dan menjabat menjadi kepala desa, banyak yang kebingungan akan melakukan apa. Hal itu terjadi karena calon hanya mementingkan bagaimana caranya agar bisa terpilih menjadi kepala desa, yang dipikirkan hanyalah strategi bagaimana memenangkan pilihan, tetapi tidak pernah berpikir tentang program selama enam tahun kedepan. Banyak kepala desa yang setelah menjabat selama satu atau dua tahun tidak tahu yang namanya RPJMDes itu apa, isinya apa, dan lain sebagainya. Sedangkan RPJMDes, maksimal 3 bulan setelah kepala desa dilantik, harus sudah ditetapkan. Di sisi lain, bahwa situasi politik lokal desa tidak memungkinkan kepala desa yang baru untuk menyusun dan menetapkan RPJMDes, yang dimulai dari musyawarha tingkat dusun sampai musyawarah tingkat desa dalam jangka waktu 3 bulan setelah dilantik. Bekas luka kekalahan dari pihak yang kalah, akan sangat kesulitan jika diajak untuk ikut berpartisipasi dalam kerja-kerja pembangunan desa. Efek pilkades sangat dalam dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan. Maka, jika calon kepala desa punya visi misi dan program yang jelas dan terukur, pada saat kampanye di wilayah-wilayah dusun, RT, RW, calon sekaligus melakukan pemetaan potensi dan wilayah yang dituangkan dan disusun dalam rencana program yang nantinya akan dimasukkan dalam RPJMDes untuk merealisasikan visi misinya. Jika calon kepala desa tidak punya visi misi yang jelas, atau punya visi misi tetapi tidak terukur dan tidak realitis dalam artian tidak bisa menurunkan dalam bentuk program, lebih baik jangan dipilih.

3.          Pahami latar belakang calon

Latar belakang calon juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Tetapi yang perlu dicatat, bukan latarbelakang suku, ras dan agama. Tetapi lebih kepada latarbelakang rekam jejak jauh sebelum mencalonkan diri untuk maju dalam pilkades. Pahami juga latarbelakang organisasinya untuk mengetahui sampai sejauhmana aksesibilitas politik calon kepada pihak luar desa. Hal ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan. Beberapa hasil pengamatan di berbagai daerah, kepala desa yang memiliki akses jejaring kemitraan baik secara ekonomis maupun secara politik lebih dapat mengembangkan desanya secara cepat dibandingkan dengan kepala desa yang tidak punya aksesibilitas ke luar desa walaupun memiliki uang yang sangat berlimpah. Dengan kata lain, kekayaan pribadi seorang kepala desa tidak akan dapat menjamin cepat atau tidaknya proses perkembangan desa melainkan aksesibilitas jaringan terlebih akses politik. Seorang kepala desa yang tidak punya uang tetapi punya jejaring kemitraan kepada pihak luar baik secara ekonomis maupun secara politik, ia akan lebih cepat membawa perubahan bagi desanya. Jadi jangan terjebak oleh kekayaan seorang calon kepala desa, apalagi menyerahkan suara dan nasib kita selama enam tahun dan dibeli dengan harga murah.

4.          Kesetaraan Gender

Dalam proses demokrasi politik, hampir sebagian besar didominasi oleh kaum laki-laki. Maka jika ada calon perempuan yang memiliki integritas dan kredibilitas yang baik, visioner dan memiliki program yang jelas dan terukur, adalah sebuah kredit point yang jadi pertimbangan.

5.          Hindari adanya money politik

Menghindari money politik seolah jargon kosong yang tidak dapat diwujudkan dan semakin banyak masyarakat pesimis untuk mewujudkannya. Tetapi jika berpikir secara jernih dengan akal sehat, korupsi tidak akan hilang dari muka bumi jika kita tidak berani menolak politik uang. Pada saat masyarakat memilih calon berdasarkan uang, maka sebenarnya masyarakat sedang menyerahkan nasibnya selama enam tahun kedepan kepada calon kepala desa yang dipilihnya. Dampaknya akan sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat selama enam tahun kedepan. Saat calon kepala desa menang dengan menggunakan cara-cara yang kotor yaitu dengan politik uang, maka selama enam tahun kedepan masyarakat tidak perlu protes dan tidak dapat protes jika kepala desa terpilih korupsi secara besar-besaran, karena suaranya sudah dibeli dengan uang. Jadi, jika masyarakat memilih karena faktor uang, sebenarnya masyarakat sedang menyerahkan nasibnya selama enam tahun kedepan dengan harga yang sangat murah. Akankah suara kita selama enam tahun kedepan, hanya mau dibeli dengan harga murah? Jika berpikir jangka panjang tentang nasib kita, maka jangan pernah menerima adanya politik uang.

6.          Tolak segala bentuk kampanye berbau SARA

Tidak perlu penjelasan yang detail, SARA bukanlah kampanye yang baik untuk tetap menjaga keutuhan dalam hubungan kehidupan sehari-hari.

Baca Juga : Buku Kepemimpinan Desa

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi terciptanya proses demokratisasi desa.

Salam Dari Desa…!!!